ID
English
Indonesia yang memiliki 278,8 juta penduduk, menjadi potensi dan peluang yang besar bagi sektor jasa keuangan. Namun masuknya era digitalisasi, menuntut sektor jasa keuangan juga berinovasi memanfaatkan teknologi digital.
Oleh karena itu, muncul industri fintech (financial technology) yang mampu menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Sehingga bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dari mana saja dan kapan saja.
Namun, industri fintech juga tidak bisa berjalan sendiri. Mereka butuh berkolaborasi dengan lintas sektor keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kemenkeu untuk mempercepat tercapainya inklusi keuangan di Indonesia.
Selain itu, masih ada alasan lain yang membuat kolaborasi menjadi penting. Apa saja? Yuk, dari pada penasaran, simak dulu ulasan berikut!
Alasan perlunya kolaborasi lintas sektor keuangan
Industri fintech memiliki ragam layanan yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan, agar penggunaannya jadi tepat guna. Tapi, fintech tak bisa bekerja sendirian. Butuh sinergi dengan sektor jasa keuangan lainnya dengan alasan:
Baca juga: Cocokologi Antara Kebutuhan dengan Jenis Fintech, agar Tepat Guna dan Tercipta Digital Trust
Bantu mewujudkan ekonomi digital
Laporan SEA e-Conomy 2022 oleh Temasek, Google, dan Bain & Company (dilansir dari pasardana.id) mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD77 miliar di tahun 2022. Diprediksi angka ini akan naik mencapai USD130 miliar di tahun 2025.
Fintech memang bisa menyediakan layanan dompet digital (e-wallet). Namun, fintech tidak bisa membuka rekening untuk nasabahnya seperti lembaga perbankan. Oleh karena itu, sinergi antara rekening untuk menyimpan uang, dan dompet digital untuk menggunakan uang, dapat mendorong terwujudnya ekonomi digital.
Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan III 2023 juga menunjukkan nilai transaksi uang elektronik sudah mencapai Rp116,54 triliun, serta transaksi QRIS mencapai Rp56,92 triliun. Jika tanpa teknologi, perputaran uang pun sulit untuk bisa semasif ini.
Memperluas akses layanan keuangan
Kita ambil contoh salah satu layanan keuangan, yaitu kredit. Jika tanpa teknologi, layanan kredit hanya bisa diakses oleh masyarakat di perkotaan. Padahal UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) juga banyak tersebar di wilayah pedesaan.
Contohnya petani, petambak, pemilik warung adalah pelaku UMKM yang juga butuh dukungan kredit modal. Mereka sering kali kesulitan mengakses kredit di perbankan. Mungkin karena jaraknya yang jauh, atau terhalang persyaratan agunan pinjaman.
Oleh karena itu, jenis fintech seperti Peer-to-Peer (P2P) Lending bisa memberi akses kredit dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Hal ini menjadi mungkin karena platform P2P Lending bisa diakses secara online dari mana saja, baik untuk proses pengajuan maupun assessment.
Baca juga: Review Investree: Solusi Pinjaman Modal Usaha dan Kerja yang Menakjubkan
Mendorong digitalisasi UMKM
Era digital menuntut sebuah usaha tidak hanya mampu berjualan secara offline, tapi juga online. Itu mengapa, UMKM harus mampu go digital agar dapat beradaptasi dan tidak ditinggalkan konsumennya.
Cara berjualan online juga harus didukung oleh sistem pembayaran online. Sehingga dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Itu mengapa, pada satu platform e-commerce tersedia berbagai metode pembayaran, mulai dari transfer bank, e-wallet, QRIS, virtual account, dan lainnya. Konsumen tinggal pilih untuk mempermudah transaksi belanja.
Dengan begitu, UMKM yang telah berhasil terdigitalisasi akan merasakan dampak positifnya. Seperti, bertambah luas target pasar yang dimiliki, semakin besar juga profit yang akan didulang.
Menciptakan layanan keuangan yang cepat dan dapat dipercaya
Dalam hal keuangan, ada banyak stakeholder yang terlibat. Misal, dalam penyaluran kredit, ada OJK sebagai pengawas yang mengeluarkan kebijakan soal besar bunga kredit. Dalam hal investasi, tingkat imbal hasil juga menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Nanti untuk pelaksanaannya, baik kredit maupun investasi – bisa melalui platform fintech.
Karena itu, sinergi dan kolaborasi dibutuhkan agar masyarakat yang mengakses layanan keuangan tetap aman dan bisa bertransaksi dengan nyaman. Mereka bisa menikmati berbagai jenis layanan keuangan tanpa khawatir akan adanya penipuan atau potensi lain yang merugikan. Sehingga muncul trust dan membuat mereka ingin terus menggunakannya.
Baca juga: Tips Memilih Fintech Lending, Cari yang Aman Aja!
Kolaborasi untuk mempermudah pengawasan
Kolaborasi antar sektor jasa keuangan juga dilakukan untuk memperkuat tata kelola yang baik secara berkelanjutan. Sehingga layanan keuangan bisa diakses dengan aman dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. OJK sebagai regulator, melakukan beberapa inisiatif untuk mempermudah pengawasan, seperti:
- Menyusun ketentuan dan pengembangan aplikasi yang mendukung pengawasan berbasis teknologi.
- Menetapkan proses bisnis terkait industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) meliputi pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengembangan ITSK.
- Peningkatan literasi masyarakat terutama modul investasi ilegal dan pinjol ilegal.
- Tersedianya kerangka kebijakan terintegrasi antara sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank yang memadai untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.
Kolaborasi untuk dorong inklusi keuangan
Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.
Peningkatan akses juga harus didukung dengan peningkatan literasi (pemahaman) masyarakat soal sistem dan produk jasa keuangan. Sehingga perluasan akses dan literasi harus berjalan beriringan agar inklusi keuangan dapat terwujud secara berkelanjutan.
Indikator dari perwujudan inklusi keuangan adalah jumlah kepemilikan rekening per populasi, jumlah penggunaan rekening untuk menabung, serta jumlah transaksi dalam kurun waktu satu tahun terakhir mengalami peningkatan.
Peran industri fintech terhadap inklusi keuangan
Industri fintech juga ingin ikut serta dalam kolaborasi sehingga dapat lebih mempercepat pencapaian inklusi keuangan.
Baca juga: Peran Fintech untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan
Industri fintech dianggap mampu membantu meningkatkan inklusi keuangan karena jaringan internet yang luas dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Sehingga memudahkan masyarakat mendapat akses ke berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.
Selain itu, industri fintech juga diyakini mampu menambah daya saing ekonomi nasional bila terus dikembangkan. Masyarakat yang memanfaatkan fintech pun, akan ikut mendorong perekonomian nasional jadi lebih baik lagi.
Bulan Fintech Nasional (BFN)
Sebagai langkah bersama untuk memperkuat industri fintech di Indonesia, OJK bersama AFTECH dan AFSI, serta para pelaku industri fintech kembali bersinergi dalam pelaksanaan Bulan Fintech Nasional (BFN).
Sepanjang Bulan Fintech Nasional (11.11 – 12.12), masyarakat Indonesia akan diperkenalkan kepada berbagai jenis model fintech yang ada di Indonesia melalui berbagai program insentif berbagai perusahaan fintech dalam negeri.
Masyarakat (individu dan UMKM) diharap mendapat pemahaman terkait penggunaan layanan fintech dengan berbagai potensi risiko, tips dan trik penggunaan produk, serta layanan fintech yang tepat guna.
Puncak acara BFN akan ada event: 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diselenggarakan pada 23 – 24 November 2023 di The Kasablanka Hall Jakarta. Informasi lebih lengkapnya bisa kamu temukan di www.bulanfintechnasional.com.
Yuk, ikut berpartisipasi dan menjadi masyarakat #SiPalingFintech yang dapat memberi pengaruh positif di lingkungannya!
Referensi:
Dadag. 2 November 2023. OJK: Perusahaan Fintech Harus Terus Melakukan Kolaborasi Lintas Sektor. Pasardana.id: https://bit.ly/47gH2eP
Bayu Saputra. 12 Oktober 2023. OJK: Perlu KOlaborasi Guna Perkuat Tata Kelola di Sektor Jasa Keuangan. Antaranews.com: https://bit.ly/47xZnnE
